PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

Keberadaan Undang-Undang Sumberdaya Air No 7/2004 dalam Degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Sejumlah kejadian degradasi lahan di wilayah DAS diperlukan tindakan-tindakan konservasi yang efektif. Keefektifan ini dapat dilihat dari kemudahan bagi pengguna, perencana dan pembuat kebijakan di semua tingkat pelaku dalam pelaksanaannya. Keberadaan Undang-Undang Sumberdaya Air tahun 2004 juga perlu memperhatikan, seperti: (1) Air minum perkotaan dan pedesaan: Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan air minum bagi masyarakat. Kesempatan tersebut dibuka untuk perusahaan pemerintah untuk mengelola sistem instalasi pipa. kelompok masyarakat juga diberi kesempatan untuk mengembangkan sistem mereka sendiri khususnya di daerah pedesaan, dimana layanan dari pemerintah belum mencapai ke daerah tersebut.

Kedua, Biaya pengunaan SDA. Prinsip penggunaan pembayaran telah diadopsi, namun Undang-Undang tetep diamanatkan sebagai fungsi sosial untuk menerikan pemahaman mengenai pengunaan air. Oleh karena itu, biaya yang ditetapkan untuk pengelolaan air diterapkan dalam biaya pemulihan itu sendiri tetapi harus dilaksanakan secara bertahap mengingat kemampuan dari pengguna.

Untuk irigasi, tidak terdapat biaya tambahan untuk pengunaan air yang diterapkan kepada petani, karena ketahanan pangan harus diprioritaskan dan ketidakadaannya insentif dalam pengunaan air dari pemerintah dalam mendukung pertanian sehingga tidak terdapat biaya untuk pengunaan air bagi petani. Untuk memulainya, telah dibentuk prosedur administrasi baru mengenai pengelolaan air, dan saaai in telah berjalan sejumlah organisasi DAS sebagai projek utama. Prosedur tersebut akan memberikan wewenang kepada organisasi DAS untuk mengumpulkan biaya pengelolaan sumberdaya air sehingga akan ada sejumlah uang secara langsung dari pengguna air untuk mendukung kebutuhan mengelola sumberdaya air.

Ketiga, Kualitas air: Peraturan diperlukan untuk mengontrol kualitas air yang ada, karena pelaksanaannya belum efektif. Diperlukan upaya untuk mengatur ulang lembaga pengelola SDA untuk mendukung keefektivitasan dari peraturan tersebut. Dari penjabaran diatas, dikatakan bahwa Undang-Undang sumberdaya air yang baru hanya merupakan peraturan-pengaturan pokok. Sehingga diperlukan sejumlah peraturan pemerintah lain untuk menguraikan Undang-Undang menjadi berbagai subjek-subjek yang lebih rinci. Hal ini diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dilapangan. Dalam pelaksanaannya diperlukan peraturan yang lebih aturan rinci untuk menjelaskan pokok-pokok permasalah seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan keputusan menteri.

Untuk peraturan yang telah ditetapkan, pemerintah harus mengatur kembali agar berjalan lebih efektif dan hal tersebut membutuhkan waktu. Tantangan kedepan adalah bagaimana pemerintah mengelola sumberdaya air yang terbatas ini agar pengelolaannya dapat dimanfaatkan merata untuk seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Menyadari hal tersebut, maka tetap harus ada optimisme dan percaya bahwa reformasi regulasi yang dilakukan pemerintah telah dilakukan di arah yang benar.

Keempat, kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta. Sebuah kesempatan terbuka untuk jenis usaha tertentu dalam pengelolaan sumberdaya air, seperti pengembangan jaringan pipa air minum perkotaan, air untuk rekreasi, air untuk energi, dll. Langkah-langkah prosedur yang harus dilakukan untuk jenis kemitraan ini adalah konsultasi publik, izin dari pemerintah, yang pada prinsipnya bertujuan untuk membuat keuntungan maksimum pada sumberdaya air tetapi masih memiliki perhatian bagi kesejahteraan sosial masyarakat (pembangunan berkelanjutan).

Dari keseluruhan dampak degradasi akan pengelolaan sumberdaya air tidak luput dari pemantauan regulasi yang berjalan, sehingga dapat diketahui kinerja lembaga eksekutif dalam menjalankan Undang-Undang. Selain itu masyarakat juga di pandang perlu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumberdaya air yang terbatas ini.(indri)